Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi. Foto: Runi/rni

Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y mengatakan tujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi angka kemiskinan, agar masyarakat jadi sejehtera dan makmur. Namun pada kenyataannya di lapangan masih saja terdengar di setiap kunjungan Komisi VIII DPR RI, bahwasanya angka kemiskinan masih terus meningkat.

“Kalau seperti ini, perlu menjadi pertanyaan sudah sejauh mana pemerintah daerah merespon (kebutuhan) masyarakatnya di daerah. Harusnya pemerintah daerah ikut adil dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan angka kemiskinan yang tadinya hidup miskin menjadi tidak miskin atau kata lain berkecukupan,” ujar Nurhuda usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Bupati Lebak Adi Sumardi, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Iyan Kusmadiyana, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Bernandus, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak, di Gedung Negara Setda Lebak, Lebak, Banten, Kamis (7/7/2022). 

Nurhuda mengatakan, Komisi VIII DPR RI berharap kontribusi pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain,  tidak dipungkiri ada beberapa daerah yang sudah melakukan graduasi PKH dengan tujuan utamanya adalah mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Contohnya di Kabupaten Lebak sudah memulai program tersebut dan sudah ada dampaknya. Dan juga melihat perkembangan di daerah Lebak sudah sangat bagus.

“Saya mengapresiasi daerah-daerah yang sudah melakukan graduasi, contohnya daerah yang kita kunjungi hari ini. Seperti yang sudah dipaparkan pada pertemuan, bahwasanya penerima program PKH sudah ada yang awalnya penjual kerupuk dengan adanya bantuan tersebut mereka bisa mengembangkan usahanya menjadi besar, yang dimana tujuan dari pada menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi di Lebak ini, sangat baik sekali,” apresiasi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Nurhuda mengatakan, perlu adanya kesadaran mentalitas bagi masyarakat. Pasalnya sudah hampir tujuh tahun Presiden Joko Widodo mengampanyekan revolusi mental. Namun hingga saat ini masih belum berjalan sepenuhnya. Peran pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Mental ini menjadi penting dalam setiap program pemerintah terutama dalam pemberian bantuan. Banyak orang yang sebetulnya mampu, akan tetapi masih bersikeras ingin mendapat bantuan. Misalnyua, rumah warga penerima bantuan cukup direhab ringan, akan tetapi mereka meminta lebih. Bahkan ketika Kemensos memberikan bantuan, ada warga yang meminta sampai dua kali.

“Jadi menurut saya untuk menjadikan masyarakat bisa tertib aturan salah satunya harus mempunyai mental yang baik. Mentalitas itu ada dua. Pertama, pendidikan yang bisa menyadarkan masyarakat kedua adalah keteladanan. Karena sekarang masih banyak orang mampu tapi mereka masih mengganggap miskin,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X tersebut. (rni/sf)